GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menyebutkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan pemilu sangat berbahaya.
Sebelumnya, Luhut mengeklaim memiliki big data sebanyak 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 yang seharusnya dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Sepertinya negara ini berada dalam situasi genting karena banyak pejabat tinggi berucap sembarangan," tegas Satyo kepada GenPI.co, Kamis (17/3/2022).
BACA JUGA: Pak Jokowi Pilih Ikut Megawati atau Luhut Pandjaitan?
Selain itu, dia menambahkan, sikap Luhut yang mengatasnamakan keinginan rakyat sangat berkebalikan dengan kondisi Indonesia saat ini.
"Rakyat saat ini menderita karena ketidaksanggupan pemerintah Indonesia mengendalikan keberadaan dan liarnya harga sembako," terang dia.
Dirinya juga mempertanyakan validitas penundaan pemilu sesuai big data yang dipaparkan segelintir orang berkepentingan, salah satunya seperti Luhut.
BACA JUGA: Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Sentil Luhut Binsar
"Padahal banyak masyarakat dan parpol besar dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan menunda pemilu," tutur dia.
Seperti diketahui, ada dua sosok yang memopulerkan atas berdasarkan big data ada 110 juta masyarakat media sosial ingin menunda pemilu, yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Muhaimin Iskandar.(*)
BACA JUGA: Gegera Masalah ini, Emrus Sihombing Pengin Berdebat dengan Luhut
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
