GenPI.co 
Untuk hal ini harus ada desakan kuat untuk pemerintah Malaysia agar tetap menghormati prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dalam penanganan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dan menjadi pekerja yang tidak berdokumen.
“Pemerintah Malaysia juga harus didesak untuk mengakhiri standar ganda dalam penanganan pekerja tak berdokumen, standar ganda itu terlihat dengan adanya kriminalisasi terhadap pekerja migran namun tidak ada kriminalisasi terhadap pengguna pekerja tak berdokumen,” imbuh Wahyu.
Secara khusus, ia meminta Presiden Jokowi harus memberi desakan bahwa pemerintah Malaysia memastikan akses keadilan bagi pekerja migran yang menjadi korban kekerasan majikan, apalagi jika pelakunya memiliki kedekatan dengan kekuasaan negara.
Wahyu mencontohkan dalam kasus Adelina ada putusan pengadilan yang mencederai rasa keadilan korban. Demikian pula juga beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan pekerja migran lainnya
Situasi ini juga terjadi di Singapura. Ada beberapa pekerja migran Indonesia, terutama yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, menghadapi masalah hukum bahkan ada yang menghadapi ancaman hukuman mati. Harus dipastikan mereka mendapatkan akses keadilan dan bantuan hukum. Presiden Jokowi diminta melakukan hal yang sama kepada pemerintah Singapura.
“Untuk hal ini, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia tidak boleh menjadi praktek perdagangan manusia, tetap harus ada mekanisme pengawasan yang memungkinkan negara bisa memberikan akses perlindungan terhadap pekerja migran,” tambah Wahyu.
Lebih lanjut, migrant CARE menekankan dalam kunjungan kenegaraan ini tentu saja tidak boleh melupakan aspirasi para pekerja migran Indonesia. Untuk itu, mengundang, menyapa dan mendengarkan keluh kesah para pekerja migran Indonesia adalah hal yang wajib dilakukan oleh presiden Jokowi.
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
