GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengklaim bisa saja Menko Marves Luhut Pandjaitan menjadi perdana menteri dengan sistem pemerintah baru.
Fadhli mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan prsiden kini memang makin kencang dibicarakan.
Namun, hal itu bisa diwujudkan jika ada perubahan dalam Amandemen UUD 45.
BACA JUGA: Suara Lantang Junimart Girsang Singgung Jokowi 3 Periode, Telak
"Satu-satunya pintu masuk adalah melalui Amandemen UUD 1945," katanya kepada GenPI.co, Kamis (31/03).
Dia mengatakan, Luhut kini berada di barisan terdepan untuk mewujudkannya.
BACA JUGA: WHO Sampaikan Kabar Buruk, Warga Dunia Mohon Waspada
Pasalnya, Luhut dan elit politik pro penundaan tengah giat melobi kanan dan kiri.
"Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin pembahasan juga akan melebar dari isu besar. Mungkin akan ada perubahan dalam sistem pemerintahan selanjutnya," kata fadhli.
BACA JUGA: Ini Dia Panggilan Sayang Luna Maya ke Ariel, Hmmm
Menurut Fadhli, perubahan itu dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
