GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesian Presiden Studies (IPS) Nyarwi Ahmad sepakat dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri berbicara tentang penundaan pemilu.
"Saya kira larangan itu tepat. Sebab, kalau saya runut wacana itu sebenarnya datangnya dari elite juga," ujar dia kepada GenPI.co, Sabtu (9/4/2022).
Menurut Nyarwi, sebenarnya wacana terkait hal-hal tersebut wajar dalam sebuah negara demokrasi.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Tak Becus Ngontrol Menteri, Kata Partai Demokrat
Namun demikian, dirinya menilai ada persoalan-persoalan lain yang lebih penting dan perlu segera diselesaikan.
"Ya, sah-sah saja sebenarnya wacana semacam itu. Akan tetapi ada yang jauh lebih penting adalah menyangkut kehidupan publik yang harus segera diatasi, bukan soal presiden 3 periode," jelasnya.
BACA JUGA: Indonesia Diterpa Berbagai Masalah, DPR RI Minta Jokowi Bergerak
Nyarwi juga menambahkan seharusnya pemerintah lebih memikirkan tentang solusi agar harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) tidak naik.
Selain itu, usulan perpanjangan masa jabatan presiden menandakan bahwa sebagian elite ingin memiliki sosok pemimpin yang kuat seperti di zaman Orde Baru.
BACA JUGA: Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus, Kata Pengamat
"Oleh karena itu, cara tepat untuk menghentikan polemik ini bisa berhenti kalau elite tidak meneriakkan atau menyuarakan agenda presiden 3 periode. Jadi saya kira wacana itu akan teredam dengan sendirinya (jika para elite tidak membahas 3 periode)," tutur Nyarwi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
