GenPI.co 
GenPI.co - Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan pengangkatan lima penjabat gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif.
Menurut Egi, publik sama sekali tidak dilibatkan dalam pelantikan tersebut.
Dia mengatakan publik tidak tahu profil lima penjabat hingga mereka tiba-tiba dilantik.
BACA JUGA: 4 Larangan Penjabat Gubernur Saat Menjabat, Kata Tito Karnavian
"Padahal, publik mestinya diberikan informasi yang jelas mengenai prosesnya," ujar Egi kepada GenPI.co, Kamis (12/5).
Egi juga menyoroti tidak adanya informasi mengenai rekam jejak, kapasitas, integritas, dan potensi konflik kepentingan yang dimiliki para penjabat kepala daerah yang dilantik.
BACA JUGA: PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Menurutnya, dengan adanya proses yang tidak transparan, partisipatif, dan akuntabel, potensi terjadinya praktik korupsi akan makin terbuka lebar.
"Misalnya, jika calon yang diangkat tersebut tidak punya kapasitas dan integritas, hampir dapat dipastikan daerah yang akan dipimpin nantinya bermasalah," ungkapnya.
Di sisi lain, Egi juga menyebut penting bagi Kemendagri membuka informasi mengenai afiliasi para calon penjabat kepala daerah dengan pebisnis, politisi, atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
