"310 perkara melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 melibatkan gubernur, dan 148 melibatkan walikota atau bupati dan wakilnya yang ditangani KPK," ujar Ipi.
Selain itu, Ipi juga membeberkan angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara.(*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News