GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar Amril Hans meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kapasitas birokrat dalam penetapan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah.
Hal itu disampaikan Amril sebagai kritik terhadap pemerintah yang memilih menempatkan perwira TNI-Polri untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah.
"Jika paradigma menempatkan posisi itu pada pejabat TNI/Polri aktif sebagai pemimpin daerah untuk mengisi posisi kekosongan pemerintahan demi alasan stabilitas negara, berarti ini suatu kemunduran," kata Amril di Makassar, Jumat (27/5).
BACA JUGA: Reformasi Era Jokowi Mundur, Penunjukan PJ Kepala Daerah Ngawur
Menurut dia, persoalan pemerintahan tidak semata-mata penanganan stabilitas keamanan, tetapi pada hakikatnya ialah pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Amril mengatakan, saat ini sudah banyak birokrat yang tidak diragukan lagi kapasitas dan kemampuannya dalam pemerintahan.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR Tak Masalah Kepala BIN Sulteng Jadi Pj Bupati
"Inti dari pemerintahan adalah pelayanan publik, sehingga bidang inilah yang perlu menjadi fokus, bukan kekhawatiran ketidakstabilan keamanan," kata Amril.
Amril menambahkan, masyarakat saat ini sudah makin melek dalam melihat situasi dan kondisi yang ada.
BACA JUGA: Anies Baswedan Titip Pesan ke Pj Gubernur DKI, Tolong Perhatikan
Menurutnya, masyarakat tidak boleh lagi didikte dengan pendekatan kekuatan atau kekuasaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
