GenPI.co 
GenPI.co - Ombudsman RI menyebutkan masyarakat punya hak untuk melaporkan soal adanya dugaan maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah.
Seperti diketahui, sebelumnya ada 3 LSM yang melaporkan dugaan maladministrasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni ICW, Perludem, dan Kontras.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan hal tersebut merupakan hak masyarakat.
BACA JUGA: Ombudsman Temukan Masalah dalam Pengangkatan Pj Kepala Daerah
"Silakan saja masyarakat melihat dan merespons apa yang ada," ujar Robert di Ombudsman RI, Selasa (19/7/2022).
Meskipun demikian, poin utama Ombudsman RI adalah mencegah terjadinya berbagai kerusakan, pelanggaran, atau maladministrasi ke depan.
BACA JUGA: Ombudsman Apresiasi Digitalisasi Seleksi CASN 2021
"Diharapkan (daerah, red) yang masih banyak dan belum ditempati penjabat ini tidak terdampak dari maladministrasi. Poinnya itu," kata dia.
Selain itu, Kemendagri juga perlu melakukan peninjauan kembali dan merumuskan ulang peraturan terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.
BACA JUGA: Soal Penghapusan Honorer, Ombudsman Minta Ini ke KemenPAN-RB
Sebab, hingga hari ini, Kemendagri belum membuat peraturan pelaksana sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
