GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut KPU dan Bawaslu harus tegas menindak peserta pemilu yang melanggar sehingga kampanye mengenai partisipasi masyarakat harus lebih dihargai, terlebih jika ada yang melaporkan pelanggaran aturan pemilu.
“Hal ini berhubungan dengan kecakapan, kapasitas, dan keberanian mengambil keputusan. Jangan kalau nanti partai besar dia ragu-ragu, kalo partai kecil dia cepat," ucapnya di Jakarta, Jumat (22/7/2022).
Ray mengatakan Bawaslu dan KPU tidak cukup hanya mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga harus memastikan partisipasi berguna, khususnya dalam menarik suara pemilih muda.
BACA JUGA: KPU Lakukan Pendekatan kepada Remaja SCBD, Pengamat Beri Catatan
Menurut dia, Bawaslu harus menghargai aduan masyarakat terkait pelanggaran pemilu dan memproses aduan tersebut.
“Jangan sampai orang nanti putus asa, udah semangat tapi penyelenggaranya tidak bagus, panitianya tidak bekerja maksimal akhirnya orang semangatnya turun lagi,” jelasnya.
BACA JUGA: KPU Izinkan Kampus jadi ajang kampanye Politik
Selain itu, Bawaslu diminta agar berani menindak pelanggar aturan kampanye dan memperjelas aturan politik uang sebagai pelanggaran kampanye.
Ia menyebut persaingan para kandidat calon presiden dan wakil presiden serta partai politik pendukung yang ketat, menjadi potensi kecurangan oleh partai politik, selain politik identitas, khususnya soal agama untuk mengambil suara pemilih.
BACA JUGA: Bawaslu Masih Belum Dapat Akses ke Sipol KPU, Ada Apa?
"Aliran dana untuk logistik keperluan pemilu yang belum juga ditunaikan pemerintah, menjadi tantangan lain dalam pesta demokrasi 2024," tuturnya. (antara)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
