
GenPI.co - Menko Polkam Budi Gunawan meminta supaya kepala daerah memperhitungkan kenaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) dengan cermat.
Budi Gunawan menekankan supaya penentuan UMP tersebut tidak terjebak pada kebijakan-kebijakan yang populis.
“Perlu dipertimbangkan dengan cermat, supaya tak terjebak kebijakan populis,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (7/11).
BACA JUGA: Puan Maharani: Jokowi Usulkan Herindra Gantikan Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11).
Dia menilai ada sejumlah hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum menentukan nilai UMP. Salah satunya yakni dampaknya ketika nominal terlalu tinggi.
BACA JUGA: Semprot Arteria Dahlan Komisi 3 DPR, Mahfud MD: Berani ke Budi Gunawan?
“Ketika terlalu tinggi atau tidak rasional, maka bisa berdampak mengganggu pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Budi mengungkapkan kondisi itu pun bisa berakibat pada rendahnya serapan tenaga kerja. Kemudian masyarakat beralih pada sektor pekerjaan nonformal.
BACA JUGA: Budi Gunawan Pejabat Paling Berpengaruh di Pemerintahan Jokowi
Dalam situasi itu, perusahaan pun memanfaatkannya dengan cara membuka lapangan kerja dengan upah di bawah UMP.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News