GenPI.co 
GenPI.co - Rencana pemerintah yang ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 didukung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah.
Namun, sejumlah pihak seperti Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla, NU, dan Muhammadiyah menyatakan sikapnya agar pilkada diundur.
BACA JUGA: Kesaksian Jenderal Gatot Nurmantyo, Mengerikan!
Hal ini disebabkan tingginya angka kasus positif covid-19 dalam beberapa waktu ini. Bahkan diprediksi, akan makin tinggi jika pilkada tetap digelar.
Dalam acara ILC TvOne, Selasa malam 22 September 2020, Fahri menjelaskan saat ini selain krisis ekonomi dan kesehatan, yang paling berbahaya juga adalah krisis legitimasi. Hal ini berpengaruh di pemerintah pusat hingga daerah.
BACA JUGA: Karakternya Ajaib, 4 Zodiak Ini Terlahir Sangat Istimewa
Itulah sebabnya, menurut Fahri, pilkada merupakan momentum untuk tetap mempertahankan legitimasi pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Jika legitimasi sudah hilang maka sangat berbahaya.
Fahri melihat, legitimasi pemerintah dari pusat hingga daerah saat ini sedang diuji. Saat masyarakat ingin membangun legitimasi lewat pilkada, tetapi diundur, menjadi sangat berbahaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
