GenPI.co 
GenPI.co - Aneh bin ajaib. Usai mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendadak meminta pemerintah untuk menggandeng kelompok buruh.
"Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memerinci UU Cipta Kerja," jelas Puan Maharani dalam keterangan tertulis pada wartawan, Kamis (8/10).
BACA JUGA: Mendadak Luhut Pandjaitan Bongkar Menteri Pencetus Omnibus Law
Menurut Politisi PDIP ini, hal tersebut bertujuan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan adil sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
Aturan turunan yang Puan sebutkan antara lain tentang pengupahan, tentang jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.
BACA JUGA: Ngeri! Politisi PDIP Ini Tunjuk Hidung SBY Biayai Demonstrasi
"DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua," jelas Puan.
Puan juga mengatakan, bahwa DPR sudah melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang pada Senin, 5 Oktober lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
