GenPI.co 
Menurut Refly, korupsi dalam masing-masing lembaga berbeda. Untuk lembaga eksekutif biasanya dengan mengambil lebih banyak dari apa yang seharusnya diberikan.
"Di lembaga legislatif korupsi bisa terbaca dengan jelas lantaran mereka selama ini terkesan punya kepentingan untuk melemahkan KPK yang suka mengintip dan menangkap mereka," ungkapnya.
BACA JUGA: Ngeri! Demonstrasi Rusuh Terus, Jokowi Harus Pakai Jurus Ini
Untuk di lembaga yudikatif sendiri, Refly Harun menyebut masih banyak putusan yang ditengarai karena pengaruh uang.
"Harusnya disikat itu yang namanya koruptor, lakukan pemberantasan korupsi, tunjukan leadership dalam pemberantasan korupsi," kata Refly.
"Bukan malah membuat UU Omnibus Law yang justru banyak penumpang gelapnya, hanya menguntungkan segelintir orang, dan memunculkan pro dan kontra,” lanjutnya.
Refly juga berharap agar Presiden Jokowi segera sadar dan menyelesaikan polemik UU Cipta Kerja agar tidak berkepanjangan.
"Mudah-mudahan Presiden Jokowi sadar dan mengeluarkan dua Perppu. Perppu yang membatalkan UU Omnibus Law dan Perppu yang tegas soal pemberantasan korupsi," pungkas Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
