GenPI.co 
GenPI.co - Menteri BUMN Erick Thohir menjawab kritik beberapa pihak yang menyebut bahwa penunjukan komisaris di perusahaan pelat merah merupakan titipan dan bagian politisasi.
Menurutnya, pengangkatan komisaris di seluruh BUMN merupakan upaya untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan program perusahaan bisa berjalan.
BACA JUGA: Erick Thohir Blak-blakan: Komisaris Dicopot Banyak yang Marah
"Saya juga titipan. Contoh kenapa kita angkat Pak Amien (Sunaryadi), kita angkat sebagai Komut PLN, backgroundnya KPK, BPKP, itu untuk memberikan kepercayaan," ujar Erick seperti dikutip GenPI.co dari channel YouTube Karni Ilyas Club, Senin (2/11/2020).
"Pak Agus Marto, mantan Gubernur BI mau membantu BNI," sambungnya.
Erick kemudian menjelaskan, BUMN dibentuk oleh negara, sehingga yang bisa mengubah ketentuan BUMN ialah Undang-Undang. Oleh karena itu, keputusan memperbolehkan komisaris memiliki jabatan rangkap juga menjadi hak pemerintah.
"Misalnya Kementerian Perindustrian ada perwakilan di Pupuk (Pupuk Indonesia), Kementerian ESDM ada perwakilan di Pertamina dan PLN," jelas Erick.
Selain itu, terdapat juga perwakilan komisaris dari kalangan masyarakat. Pengangkatan komisaris perwakilan masyarakat, kata Erick, sering jadi kontroversi karena bisa berasal dari partai, kalangan akademisi dan relawan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
