GenPI.co 
GenPI.co - Pemerintah akan terus terjebak dalam politicking yang diperankan oleh FPI jika hanya main di zona sanksi administratif.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus kepada wartawan, Jumat (1/1) dini hari.
BACA JUGA: Fadli Zon Ucapkan Selamat Atas Pembentukan FPI
Ia mengatakan itu dalam sorotannya terhadap langkah kelompok Habib Rizieq Shihab yang membentuk orma baru Front Pemersatu Islam (FPI) setelah pemerintah pada Rabu (30/12) membubarkan Front Pembela Islam (FPI).
Menurut Petrus, sanksi administratif berupa larangan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI tampaknya tidak tidak berpengaruh di internal kelompok itu.
“Kecuali berdampak simptomatik, sanksi itu tidak efektif menghentikan aktivitas FPI,” ucapnya.
Ideologi FPI dalam jangka pendek adalah mengganggu kohesivitas masyarakat, memecah belah bangsa hingga mengubah Ideologi negara,” beber Petrus.
Ia menambahkan, FPI berbadan hukum atau tidak, mau ganti nama dan pengurus, entah pakai Muktamar atau tidak, itu tidak penting.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
