GenPI.co 
Di sisi lain, ia melihat ada kecenderungan rakyat yang mulai enggan untuk menyampaikan kritikan. Hal itu lantaran adanya pendengung atau buzzer yang kerap menyerang para pengkritik.
"Ketika semua kritik dipersekusi buzzer penguasa, bahkan sampai dikriminalisasi dengan UU ITE, maka ini membuat rakyat takut, masa bodoh, cuek, dan lelah," ungkapnya.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mendadak mengeluarkan pernyataan yang menegaskan pemerintah tidak punya buzzer di media sosial.
"Kami tegaskan, Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel Rachman di Jakarta, Jumat (12/2).
Fadjroel menuturkan pemerintah selalu terbuka menghadapi setiap kritik dari warganya. Pemerintah juga tidak pernah memiliki persoalan jika ada yang oposisi yang menyampaikan kritik maupun saran.
"Ini negara demokratis, siapa pun yang mendukung kebijakan dipersilakan dan siapa pun mengkritik bahkan beroposisi dengan pemerintah dipersilakan," beber Fadjroel Rachman.
Menurut Fadjroel, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.
Selain itu, kebebasan berpendapat juga memiliki aturan seperti yang tersebut di Pasal 28 UUD 1945.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
