GenPI.co 
"Dia harusnya lepas dari partainya, ketika dia masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka tidak memiliki visi dan misi partai masing-masing. Mereka hanya punya visi dan misi Presiden," beber Refly Harun.
Menurut Refly Harun, masuknya para menteri merupakan simbiosis mutualisme. Di mana presiden berharap dukungan dari partai.
"Tetapi itu adalah dampak yang diinginkan, konsekuensi. Tetapi, kalau kita bicara membaca sistemnya (di Indonesia), tidak demikian. Bukan partai yang memerintah seperti parliamentary government, tetapi yang memerintah adalah kekuasaan eksekutif tunggal atas nama Presiden," ungkap Refly Harun.
Kendati begitu, Refly Harun tidak menyebut pernyataan Jokowi sepenuhnya salah.
Akan tetapi. jika pernyataan Jokowi dimaksudkan sebagai pembagian seperti sistem parlementer, hal tersebut merupakan cara pandang yang salah.
Menurut Refly Harun sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial harus tetap ada oposisi. Bahkan, semua anggota DPR harus beroposisi dengan pemerintah.
"Dalam sistem pemerintahan presidensial, seperti itu yang terjadi, semua anggota DPR itu harus dianggap oposisi terhadap eksekutif. Karena mereka menjalankan tugas pengawasan," jelas Refly Harun.
Refly Harun memaparkan, bahwa substansi demokrasi dibutuhkan adanya pengawasan, sehingga oposisi sangat dibutuhkan.
Sebab, jika pemerintahan berjalan tanpa oposisi atau satu arus, maka demokrasi tidak akan berjalan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
