GenPI.co 
"Pengusaha membiayai politisi hingga miliaran dan setelah berkuasa meminta jatah proyek. Begitu seterusnya, terjadi kick back," jelasnya.
BACA JUGA: Anies Baswedan Dikecam Anak Ketum PAN, Ade Armando Angguk Setuju
Zaki mengatakan, perlu dicarikan terobosan, dari segi regulasi dan praktis, sehingga pilkada tidak berbiaya mahal.
Menurutnya, selama ini untuk pemilihan bupati atau walikota menghabiskan puluhan miliar.
Bahkan, untuk menjadi Gubernur, dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
"Jika politik biaya mahal terus terjadi, sudah hampir pasti korupsi menghantui. Sebab, politikus butuh modal dan kemudian harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar," jelasnya. (*)
BACA JUGA: Prahara di Demokrat, Arief Poyuono Bela Moeldoko dan AHY!
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
