GenPI.co 
Yusril pun mencontohkan, kasus dualisme kepengurusan yang pernah terjadi di Partai Golkar. Saat itu, kubu Agung Laksono menggelar KLB tandingan di Ancol, Jakarta Utara.
"Pada waktu itu, Pak Aburizal dan Agung Laksono tiba-tiba menggelar Kongres Luar Biasa di Ancol yang kemudian jadi persoalan. Itu lalu debat di pengadilan. Akhirnya, pengadilan memutuskan yang menang kubunya Pak Aburizal," jelasnya.
Yusril menyarankan SBY untuk menempuh langkah demikian. Sebab, politik sangat bergantung pada persoalan penafsiran.
Pakar hukum tata negara itu juga berharap supaya tak perlu lagi ada campur tangan pihak lain, karena hal itu akan memperkeruh suasana.
"Pada akhirnya persoalan ini adalah persoalan hukum. Persoalan hukum itu tergantung sekuat apa argumen yang kita susun. Saya yakin hakim dan pengadilan kita ini masih cukup objektif ya," ungkapnya.
Yusril pun menyarankan agar kubu AHY tak perlu khawatir terkait spekulasi keterlibatan pihak tertentu di balik kisruh Demokrat. Sebab, dia percaya bahwa di Indonesia, hukum masih di atas segalanya.
"Jadi, tidak usah khawatir ada presiden di balik ini ya. Berkali-kali presiden dikalahkan di pengadilan dan saya kira itu bukan hanya Pak Jokowi, ya. Pak SBY juga saat masih presiden digugat ke pengadilan dan bisa kalah juga," kata Yusril Ihza Mahendra.(*)
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
