Moeldoko Kudeta Demokrat, Istana Sebaiknya Jujur

GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto mengatakan sulit menilai pemerintah tidak berpihak kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Sampai saat ini sulit menyatakan bahwa pemerintah itu netral atau tidak mendukung Moeldoko,” ujarnya kepada GenPi.co, Sabtu (13/3).

BACA JUGA: Jika Kemenkumham Terima Demokrat Kubu Moeldoko, Ini yang Terjadi

Menurutnya hingga hari ini pihak istana masih bungkam atas aksi Moeldoko yang mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tidak memberikan hukuman kepada Moeldoko.

“Karena sampai hari ini belum ada pernyataan tegas oleh pihak istana di mana Moeldoko sebagai KSP diberikan hukuman karena bersedia hadir menerima status ketua umum,” katanya.

“Artinya kita sulit lah menilai pemerintah itu tidak berpihak pada Moeldoko sepanjang belum ada pernyataan tegas posisi Moeldoko di Partai Demokrat,” lanjut Satyo.

Sebelumnya, Akademisi Rocky Gerung memperkirakan bahwa pihak istana akan menyetujui aksi Moeldoko. Selain itu, menurutnya presiden acuh atas rusaknya demokrasi.

“Jadi saya kira, pasti ini akan diizinkan dengan mengambil alih, berarti Presiden tutup mata terhadap pemburukan Demokrasi,” ujar Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, Senin (8/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News