Berita nikel di raja ampat terkini : Polemik Tambang...

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan pihaknya tidak pernah memberi rekomendasi jabatan komisaris

Aktivitas penambangan nikel di pulau-pulau kecil seperti di Raja Ampat, berpotensi menimbulkan dampak sedimentasi mengganggu ekosistem laut dan terumbu karang.

Bareskrim Polri tengah menyelidiki aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, terkait kewajiban reklamasi lingkungan.

Sebanyak 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat berpotensi terkena pidana karena aktivitas dilakukan di luar norma.

Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat mencederai hak dasar masyarakat atas lingkungan baik dan sehat yang diatur dalam konstitusi negara.

Sebanyak 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya dicabut pemerintah, kecuali PT GAG Nikel.

Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Pemerintah diminta menindak tegas tambang-tambang nikel yang diduga merusak lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat PT ASP terancam pidana karena melakukan pencemaran akibat settling pond yang jebol di kawasan suaka alam ini.

KLH menyebut Raja Ampat adalah rumah bagi 75 persen spesies karang dunia. KLH akan menempuh langkah tegas pada aktivitas tambang nikel di sana.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim masyarakat Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, meminta pertambangan nikel kembali dilanjutkan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan meninjau ulang persetujuan lingkungan bagi 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, tidak ada masalah.

Anggota DPR meminta Kementerian ESDM dan KLH mengevaluasi secara menyeluruh terkait pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat.

Kementerian ESDM menilai luas lahan tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, tidak terlalu besar sehingga tidak ada masalah.