Orang Kuat Jokowi Tegas! Setop Transfer, Bobrok Daerah Kelewatan

GenPI.co - Orang kuat Jokowi, Tito Karnavian tegas. Mendagri meminta setop transfer daerah yang bobroknya kelewatan.

Dari pantauannya, ada daerah yang membiarkan dana pembangunan tersimpan di perbankan.

BACA JUGA: Orang Kuat Papua Tantang KKB, Ancaman Tembak Mati Jadi...

Dana yang harusnya dikeluarkan untuk pembangunan malah dibiarkan ngendon di bank. Hak rakyat pun tersandera. 

Hal ini dinilai sangat fatal. Dalam situasi sekarang, Tito menilai belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk menggenjot kembali perekonomian.

Tanpa belanja pemerintah, swasta mau pun rumah tangga tidak bisa beraktivitas normal.

Ekonomi akan berjalan pincang. Efeknya, rakyat yang akan merasakan kerugiannya.

Bila pemerintah juga tidak belanja, maka aktivitas ekonomi tidak terjadi.

Lebih buruk lagi ketika diketahui uang pemerintah pusat tidak cukup banyak.

Sehingga langkah yang diambil sejak tahun lalu adalah memperbesar porsi utang dari dalam dan luar negeri.

Utang cuma bisa dibayar ketika ekonomi kembali pulih. Tito pun geram.

Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar nama daerah dengan dana ngendon di perbankan.

"Menkeu sampaikan saja daerah masih ada yang belum membelanjakan. Untuk di zoom in dareah mana saja dan apa penyebabnya," ungkap Tito dalam Musrenbangnas, seperti dikutip Rabu (5/5/2021)

Tito menilai pemda terjebak dalam pola pencairan anggaran yang lama. Ada banyak perencanaan yang tidak matang dan lamban.

Efeknya, anggaran cuma tersimpan di bank dan baru cari di akhir tahun.

"Belanja jangan seperti bisnis biasa, belanja banyak di akhir tahun, proyek selesai baru dibayar, di kuartal II ini tolong digenjot," jelasnya.

Sementara untuk awal tahun, anggaran hanya dihabiskan untuk gaji pegawai, serta kebutuhan seperti perjalanan dinas dan rapat di hotel berbintang. 

BACA JUGA: KKB Wajib Baca! Jenderal Kuat Sebut Tunggu Tanggal Main

Padahal, hal tersebut tidak ada kaitan dengan rakyat. Apalagi kelompok menengah ke bawah.

"Hampir 70% ada yang 80% itu belanja pegawai operasional untuk pegawai juga. Beli barang untuk kepentingan pegawai juga. Kapan kuatnya? Penguatan terus. Isinya honor aja," tegasnya. (*)