GenPI.co - Pemerintah menerbitkan peraturan yang berlaku kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk tidak melaksanakan mudik lebaran.
Hal ini untuk menjamin keselamatan bersama dan menjaga upaya kita semua, seluruh masyarakat di Indonesia, selama satu tahun lebih berjuang melawan pandemi Covid-19.
"Pemerintah tidak ingin Indonesia mengalami lonjakan gelombang kasus yang besar seperti di India, dalam hitungan hari sekitar 441.000 orang lebih positif Covid-19," ujar Dr. M. Fadjroel Rachman, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dalam keterangan resminya, Sabtu (8/5).
BACA JUGA: Fadjroel Pamer Indeks Kepercayaan Jokowi, Respons Fadli Zon Tajam
Tanpa mengurangi makna dari silaturahmi dalam merayakan Idul Fitri 1442 H, silaturahmi dapat dilakukan secara virtual (online, telepon, dan lainnya).
Komunikasi bertatap muka secara virtual dapat mengurangi kerinduan sekaligus menjaga dan menjamin keselamatan sanak saudara dan keluarga.
"Pemerintah berharap lonjakan kasus aktif tidak akan terjadi pasca lebaran nanti, tetapi tetap mempersiapkan antisipasi seoptimal mungkin," imbuh Fadjroel.
Pemerintah akan tetap berusaha menerapkan strategi perlindungan melalui 3T dan PPKM skala mikro di berbagai daerah.
BACA JUGA: Fadjroel Rachman Sudah Jumpa Jokowi! Soal Reshuffle, Dia Bilang..
Namun demikian, kesuksesan atas upaya tersebut dibutuhkan kerja sama kita semua, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa serta masyarakat dalam menerapkan disiplin 5M.
"Presiden Joko Widodo dan seluruh Kabinet Indonesia Maju juga tidak mudik lebaran, diikuti seluruh pejabat di Pusat dan di daerah. Juga tidak ada acara berbuka puasa dan open house Idul Fitri," tukasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News