GenPI.co - Sebanyak 1 juta data pribadi masyarakat di BPJS Kesehatan bocor. Kasus kebocoran data di Indonesia ini bukan pertama kali, Tokopedia pun pernah mengalami.
Lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) memandang perlu BPJS Kesehatan segera melakukan audit forensik digital terkait dengan dugaan kebocoran 1.000.000 data pribadi masyarakat Indonesia.
BACA JUGA: Mengejutkan, Habiburokhman Bilang Tembak Saja Anak Dewan Gerindra
Ketua Lembaga Riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, mengatakan BPJS Kesehatan harus bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit forensik digital.
"Langkah ini sangat perlu untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang," kata Pratama dalam keterangannya, Jumat (21/5).
Pratama mengemukakan hal itu terkait dengan akun bernama Kotz memberikan akses download (unduh) secara gratis untuk file sebesar 240 megabit (Mb) yang berisi 1.000.000 data pribadi masyarakat Indonesia yang kemungkinan berasal dari BPJS Kesehatan.
Pratama menegaskan bahwa Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau penetration test (pentest) secara berkala terhadap seluruh sistem lembaga pemerintahan.
"Ini sebagai langkah preventif sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera," kata Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN.
Dia menilai sangat berbahaya bila benar data ini bocor dari BPJS Kesehatan. Apalagi datanya valid dan bisa digunakan sebagai bahan baku kejahatan digital, terutama kejahatan perbankan.
Dari data tersebut, lanjut Pratama, pelaku kejahatan bisa menggunakannya untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP) palsu, kemudian menjebol rekening korban.
Dalam file yang diunduh (download) tersebut, kata dia, terdapat data NOKA atau nomor kartu BPJS kesehatan. Pelaku mengklaim mempunyai data file sebanyak 272.788.202 jiwa penduduk.
Pratama melihat hal ini aneh bila akun Kotz mengaku mempunyai lebih dari 270 juta data serupa, padahal anggota BPJS Kesehatan hingga akhir 2020 sebanyak 222 juta orang.
Dari nomor BPJS Kesehatan yang ada di file, menurut dia, bila dicek online ternyata datanya benar sama dengan nama yang ada di file.
BACA JUGA: Edan, Tersangka Korupsi Asabri Punya 36 Lukisan Berlapis Emas
"Jadi, kemungkinan besar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan," tegasnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News