GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay mendadak mengaku hingga saat ini masih mempertanyakan data yang ada di BPJS Kesehatan.
Sebab, menurutnya, masalah data yang ada di BPJS Kesehatan itu belum selesai hingga saat ini.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Salam Khasiatnya Ajaib, 5 Penyakit Kronis Ambrol
Politikus PAN itu juga mengaku terkejut dengan adanya kebocoran data itu. Sebab, menurutnya data pribadi merupakan hal yang harus dijaga.
"Mestinya dijaga kerahasiannya oleh lembaga di BPJS, ini jangan sampai bocor ke luar," jelas Saleh Daulay saat ditemui GenPI.co di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (21/5).
Saleh Daulay mengatakan bahwa sebelumnya BPJS mengaku dengan Komisi IX bahwa sistem komputerisasi yang mereka miliki adalah sistem komputerisasi yang sangat aman.
BACA JUGA: Rapor Rezim Jokowi Merah, Indonesia Makin Buruk
"Sehingga data yang ada di dalam itu mestinya terpelihara dengan benar. Nggak sampai bocor ke luar," ungkapnya.
Oleh sebab itu, terkait kasus dugaan kebocoran data itu, Komisi IX akan memanggil BPJS Kesehatan untuk dimintai keterangan.
"Apalagi yang terakhir itu tiba-tiba Menteri Sosial mengatakan ada 25 juta data yang tidak sesuai," jelas Saleh Daulay.
Politikus PAN itu pun memikirkan solusi penanganan masalah tersebut. Pasalnya, ada 25 juta data yang berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial.
"Kalau dari segi bantuan ditarik lagi itu tidak mungkin, sedangkan sekarang katanya data lagi ditidurkan, terus kapan dibangunkan lagi?" ungkap Saleh Daulay.
Ketua DPP PAN itu mengatakan akan mengupayakan untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
"Kami mengupayakan bagaimana ini akan diusut," jelasnya.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Risma menyebutkan 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan oleh Kemensos agar dapat menampung lebih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin angkat bicara soal data 279 juta penduduk Indonesia yang diduga bocor dan dijual di forum online peretas Raid Forums pada 12 Mei.
"Polisi perlu menindaklanjuti informasi ini karena jika dugaan tersebut benar, maka data penduduk Indonesia yang bocor bisa saja berpotensi untuk disalahgunakan," kata Sultan dalam siaran pers pada Jumat (21/5).
Sultan mengatakan, data yang didapatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab rentan sekali untuk dijadikan sumber untuk melakukan kejahatan.
Ia menjelaskan perkembangan tekhnologi yang begitu pesat juga berbanding lurus terhadap kebutuhan pengamanan sistem yang harus dimiliki.
Dengan demikian, kecerdasan tekhnologi yang ada tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Tidak jarang ada oknum yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan tindak kejahatan atau yang biasa disebut dengan cyber crime," ujar Sultan.
Oleh karena itu, Sultan menilai masalah dugaan kebocoran data ini bukan masalah sepele.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News