GenPI.co - Sejumlah pentolah honorer menyoroti pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Adapun pernyataan Nadiem yang disorot kalangan honorer adalah, yang menyatakan jika seluruh guru honorer bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) meski tidak ada formasinya.
Ketua DPD Forum Honorer Nonkategeri Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah mengatakan, banyak guru honorer yang kebingungan dengan pernyataan Nadiem tersebut.
Sebab, mereka sangat berharap bisa ikut seleksi PPPK 2021. Seperti diketahui pemerintah bahkan menargetkan 1 juta guru aparatur sipil negara (ASN), lewat seleksi PPPK yang terbuka untuk para honorer.
"Aduh, mudah-mudahan Mas Nadiem bisa memahami psikologi guru-guru honorer tua ini sehingga kebijakannya bisa pro-honorer," kata Nurul kepada JPNN.com, Rabu (2/6/2021).
Sementara itu Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati mengatakan, para guru honorer K2 yang mengabdi lebih 24 tahun sudah kehilangan akal untuk mencerna kebijakan pemerintah.
Sebab, katanya, bagaimana bisa mendaftar PPPK bila formasinya tidak ada. Padahal sesuai pengalamannya pada seleksi PPPK 2019, ketika mendaftar harus mencantumkan pilihan formasi.
"Lha ini enggak ada formasinya bagaimana bisa mendaftar," ucap Sri mempertanyakan.
Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut Dudi Abdullah. Dudi yang pernah gagal dalam seleksi PPPK 2019 membeberkan perbedaan besar dalam rekrutmen yang dilakukan pemerintah tahun ini.
Menurut Dudi, seleksi PPPK 2021 mirip pendaftaran CPNS umum.
Contohnya di Kabupaten Garut, satu kecamatan cuma ada 1 SD, formasinya cuma 1 orang PPPK.
"Ini Mas Menteri (Nadiem, Red) bilang seluruh guru honorer bisa daftar semua. Ya, maksudnya bagaimana. Kalau enggak ada formasinya kan bingung mau daftar ke mana," kata Dudi. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News