GenPI.co - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut kebijakan pemerintah mengenai memulai sekolah secara offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat perlu ditinjau ulang.
Haedar menyebut Kemendikbud perlu membuat terobosan penyelenggaraan pembelajaran online.
“Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya,” kata Haedar dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (18/6).
Haedar mengungkapkan perlu dicarikan dan diterapkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang tepat sasaran.
Selain itu disertai dengan kesungguhan dan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tanggungjawab orangtua dan masyarakat.
Menurut Haedar, kondisi darurat meniscayakan pendekatan dan kebijakan yang khusus dan ekstra, yang memerlukan keseriusan pemerintah.
Haedar mengatakan, institusi keluarga diharapkan peran dan tanggungjawabnya dalam mensukseskan pembelajaran online karena sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orangtua.
Haedar mengungkapkan, khusus bagi anak-anak di lingkungan keluarga yang terbatas fasilitas untuk belajar secara online maka kemendikbud dituntut kebijakan dan langkah terobosan.
“Kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi bagi anak bangsa yang terbatas kondisinya itu.
Menurutnya, hal itu sebagai wujud kewajiban konstitusional pemerintah kepada anak terlantar dan orang-orang miskin yang harus ditanggung oleh negara.
Sebagaimana diketahui, lonjakan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia baru-baru ini terjadi di lima provinsi besar di pulau Jawa. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News