GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menilai pemerintah masih ingin memadukan pendekatan kesehatan dan ekonomi dalam mengatasi lonjakan kasus covid-19.
"Kebijakan PSBB, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat substansinya sama, yaitu tetap mengakomodir penanganan kesehatan dan ekonomi," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Kamis (8/7).
Namun ada risiko yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.
Sebab ada celah masuknya virus corona ke Indonesia melalui warga negara asing (WNA).
"Karena, pemerintah pusat tidak mau menutup pintu bagi WNA yang akan bekerja dan berwisata ke Indonesia," lanjutnya.
Jamiluddin mengatakan, pemerintah sangat percaya diri kalau sisi kesehatan dan sisi ekonomi dapat berjalan seiring dalam mengatasi covid-19.
Selain itu, dia menilai pemerintah pusat seolah tidak mendengar aspirasi dari daerah hingga elemen masyarakat.
"Pemerintah pusat terkesan begitu alergi mendengar lockdown," jelasnya.
Padahal, belajar dari penanganan covid-19 di banyak negara, kebijakan lockdown telah membuat masyarakat mulai hidup relatif normal.
"Sementara itu, pendekatan yang dipilih pemerintah saat ini bukan meminimalkan kasus Covid-19, tapi justru sebaliknya," tegasnya.
Dia meminta pemerintah untuk melakukan lockdown sebelum. Kebijakan ini sudah terbukti efektifitasnya di berbagai negara.
"Amanah pembukaan UUD 1945 yang harus dipegang teguh pemimpin negeri tercinta," imbuh Jamiluddin Ritonga. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News