GenPI.co - Pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Jawa Bali rupanya terus menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Apalagi menyusul rencana perpanjangan oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sebaiknya pemerintah pusat terlebih dahulu mendengarkan dan memahami situasi yang tengah dirasakan oleh rakyat, utamanya dalam menyangkut masalah ekonomi.
“Saya minta pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat," kata Ganjar Pranowo di Semarang dikutip Antara, Senin (19/7).
Menurut Ganjar, jika PPKM darurat akan diperpanjang, pemerintah pusat harus mencari cara-cara yang lebih halus meskipun semua diperketat namun tidak boleh seperti saat ini.
"Boleh saja warung melayani makan di tempat asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyel ya ditutup, tapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft," ujarnya.
Selama pemberlakuan PPKM 2 minggu ini, Ganjar mengaku sudah melihat sendiri realita penerapan PPKM darurat yang begitu memberatkan buruh harian seperti di kalangan pedagang kecil.
“Bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. 'Kan kasihan, mereka tidak bisa kalau beli makanan kemudian di makan di tempat lain. 'Kan mereka orang yang kerjanya keliling," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, jika PPKM darurat diperpanjang, mungkin pemerintah memperbolehkan warung melayani makan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Lebih lanjut Ganjar menambahkan, pemerintah pusat bisa tetap mengambil keputusan perpanjangan PPKM darurat dengan model yang sudah ada seperti sekarang ini.
Namun, harus ada upaya pendataan dan penyiapan kekuatan untuk membantu masyarakat tetap di rumah.(*) ANT
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News