Anggota DPR RI: Mestinya Mereka Mendapat Bantuan dan Perhatian

GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah benahi data penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sebab, data penerima BSU yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak semuanya akurat.

Akibatnya, BSU yang disediakan tidak terserap secara keseluruhan.
Diketahui sebanyak 1,89 Triliun yang tidak tersalurkan dan harus dikembalikan ke negara.

BACA JUGA:  Minum Kopi Campur Madu Khasiatnya Bikin Terbelalak, Cespleng

"Anggaran sebesar 1,89 triliun itu sangat banyak. Pasti banyak kelompok pekerja yang tidak jadi menerima," jelas Saleh Daulay kepada GenPI.co, Senin (26/7).

Dia mengatakan kelompok pekerja yang tidak menerima BSU sudah memenuhi kriteria, yakni gaji di bawah 5 juta.

BACA JUGA:  Nanas Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Sangat Mengejutkan

Politikus Partai Amanat Nasional itu juga meminta target sasaran penerima BSU diperluas.

"Sektor informal ini banyak. Buruh bangunan, pedagang sayur, pedagang asongan, juru parkir, penjahit, buruh cuci, sopir angkot, nelayan, petani, dan lain-lain," jelas Saleh Daulay.

BACA JUGA:  Mulai Besok Rekening 4 Shio Bikin Kaget, Mendadak Dapat Rezeki

"Mereka dipastikan juga merasakan dampak dari pemberlakuan PPKM. Sayangnya, mereka ini tidak terdata dengan baik. Nah, mestinya mereka ini yang juga mendapat bantuan dan perhatian," sambungnya.

Saleh Daulay menambahkan, dari target sasarannya sekarang jumlah penerima BSU sebanyak 8 juta orang.

Sebab, kriteria penerima BSU tidak lagi pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta, tetapi 3,5 juta.

"Kalau bantuannya sebesar 1 juta, diperlukan 8 triliun. Kalau dilakukan pendataan, pekerja informal yang tidak terdata di BPJS Ketenagakerjaan ini banyak yang gajinya di bawah 3,5 juta. Bahkan, kondisi mereka lebih sulit lagi di masa pandemi ini," ungkapnya.

Tak hanya itu, Saleh juga menyinggung pekerja yang berstatus TKS (tenaga kerja sukarela) di daerah-daerah yang penggajiannya jauh di bawah UMK.
Mereka ini diangkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di banyak kabupaten/kota. Masalahnya, APBD yang tersedia tidak mampu untuk menggaji mereka secara proporsional.

"Sama seperti guru honorer, mereka ini juga semestinya menjadi target sasaran. Kebanyakan di antara mereka ini justru bekerja di bidang kesehatan sebagai perawat dan bidan," katanya.

Saleh berharap agar BSU bisa segera disalurkan, selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan meringankan beban.(*)