GenPI.co - Menteri Sosial Tri Rismaharini mendadak mengungkit korupsi bantuan sosial.
Risma membeberkan, pihaknya selalu berusaha menutupi dan menghindari celah korupsi bansos.
Mantan Wali Kota Surabaya ini menjelaskan dirinya telah memiliki tiga langkah maut agar hal tersebut tidak terjadi lagi.
Pertama, sinkronisasi pemadanan data dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) di Kemendagri.
"Saya sudah menidurkan 21 juta data. Alasannya, di dalamnya ada data ganda," kata Risma dalam keterangannya, Selasa (27/7).
Kedua, dengan memperbaiki mekanismenya. Dalam penyaluran bansos yang eksisting, seperti PKH, BPNT, dan BST, dilakukan dengan cara nontunai.
Risma menjelaskan, ada yang melalui himpunan bank-bank milik negara dan ada yang lewat PT Pos Indonesia.
"Untuk bantuan beras yang 10 kilogram dari Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima," katanya.
Ketiga, melibatkan dukungan teknologi berbasis digital.
Risma mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, hingga fintech Indonesia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News