GenPI.co - Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria angkat bicara perihal temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait proses lelang pembelian masker N95 dan pengadaan alat tes rapid Covid-19.
Menurutnya, pengadaan alat rapid test dan pembelian masker tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Terkait dengan masker dan alat rapid test, tentu tugas BPK melakukan pemeriksaan rutin dan kami Pemprov DKI melakukan proses lelang sesuai dengan ketentuan. Dan semua proses lelang di DKI Jakarta sudah sesuai ketentuan dan peraturan yang ada, silakan dicek dari awal hingga akhir," ujar Riza di Jakarta, Jumat (6/8/2021) kemarin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menambahkan temuan BPK terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelebihan bayar dalam pengadaan alat tes rapid dan masker N95 hanya masalah administrasi.
"Itu kegiatan di tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara, itu hanya masalah administrasi saja," ungkap Widyastuti.
Dia juga menyebut kelebihan bayar pengadaan barang ini hanya menyesuaikan dengan kebutuhan, sebab dalam proses pengadaan kedua Dinkes DKI memilih barang dengan kualitas sama namun harganya lebih mahal dibanding pengadaan sebelumnya,
Sebelumnya, BPK memaparkan dalam laporannya yang dikutip di Jakarta, Kamis (5/8/2021) lalu, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kelebihan bayar dengan nilai hingga mencapai Rp1,1 miliar untuk pengadaan alat rapid test Covid-19 pada 2020 lalu.
Hal tersebut disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.
Berdasarkan pemeriksaan BPK pada dokumen pertanggungjawaban pembayaran, ditemukan dua penyedia jasa pengadaan rapid test Covid-19 dengan merek serupa, dalam waktu yang berdekatan, namun memiliki harga yang berbeda.
Selain itu, BPK juga menyebutkan ada kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta atas masker respirator N95 di tahun 2020 hingga Rp5,8 miliar dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI 2020.
Hal ini disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020 yang disahkan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo yang juga menyebut pembelian masker itu dilakukan pada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK yang memiliki kisaran harga berbeda.
Menurut BPK, akibat permasalahan itu mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp5.850.000.000.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News