GenPI.co - Polemik baju dinas DPRD Tangerang bergulir kencang dan menjadi sorotan masyarakat.
Selain nilainya yang fantastis, anggarannya pun diketahui naik dua kali lipat dibanding tahun lalu.
Dilansir dari situs lpse.tangerangkota.go.id, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota dewan 2021 mencapai Rp 675 juta.
Padahal, pada 2020 dilansir dari situs yang sama nilainya hanya Rp 312,5 juta.
Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS mengatakan anggaran fantastis itu membuktikan, baik politisi pusat maupun daerah, sama-sama tidak sensitif dengan adanya penderitaan masyarakat akibat pandemi.
"Para anggota DPRD Tangerang sudah mati hati nuraninya," kata Fernando kepada GenPI.co, Selasa (10/8/2021).
Fernando mengatakan, justru seharusnya DPRD Tangerang meminta wali kotanya untuk mengalokasikan anggaran pakaian kepala dinas ke penanggulangan pandemi.
"Bukan malah sebaliknya, meminta anggaran dinaikkan dan meminta bahan bermerek luar negeri," katanya.
Pengamat politik ini mengatakan, selain serakah, anggota DPRD juga tidak berpihak ke industri lokal.
Menurutnya, kalau memang tetap harus diadakan, mereka bisa memakai hasil kerajinan masyarakat atau menggandeng UMKM.
"Pasti tidak kalah saing dengan merek luar negeri, seperti Louis Vuitton," katanya.
Seperti diketahui, setelah isu sempat memanas, DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan rencana tersebut.
"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak saat ini, akhirnya kami sepakat pengadaan pakaian dinas dibatalkan," kata Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dikutip dari Antara, Selasa.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News