Tegas, Tito Karnavian Punya Pengumuman Penting, Mohon Dibaca!

GenPI.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur keras sepuluh bupati dan wali kota terkait pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda).

Berdasarkan keterangan Puspen Kemendagri, Tito Karnavian melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021 menegur para kepala daerah tersebut.

10 kepala daerah tersebut yakni Walikota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, dan Bupati Paser.

BACA JUGA:  Tito Karnavian Beri Pengumanan Penting untuk Kepala Daerah, Simak

Selain itu, kesepuluh kabupaten/kota ini sesuai data dan informasi pada website https://vaksin.kemkes.go.id sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, berada pada Level 4.

Artinya, kejadian pada wilayah tersebut sangat tinggi dan kasus Covid-19 yang didapat secara lokal tersebar luas dalam 14 hari terakhir, serta risiko infeksi yang sangat tinggi untuk populasi umum.

BACA JUGA:  Anak Buah Tito Karnavian Sampaikan Pengumuman Penting, Simaklah

Sehubungan dengan realisasi Innakesda dan tingkat transmisi penyebaran Covid-19 di kesepuluh daerah tersebut, bupati dan wali kota diminta agar melakukan langkah-langkah percepatan, dengan membayarkan lnnakesda.

Di sisi lain, jika dalam hal alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kekurangan lnnakesda TA 2020 dan pembayaran lnnakesda TA 2021, kepala daerah dapat melakukan perubahan Perda tentang Penjabaran APBD TA 2021 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BACA JUGA:  Protes Prasyarat PCR Pesawat, Garuda Surati Tito Karnavian

"Untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah (Perda, red) tentang Perubahan APBD TA 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2021," ujar Mendagri Tito dalam keterangannya.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran lnnakesda 2021 yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021, sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021, kesepuluh daerah tersebut mendapat catatan khusus dalam pencairan Innakesda dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Padang

Pertama, Kota Padang belum merealisasikan anggaran insentif tenaga kesehatan daerah atau lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 50.958.566.195.

2. Kota Bandar Lampung

Kedua, Kota Bandar Lampung belum merealisasikan anggaran sebesar Rp 11.079.600.000.

3. Kota Pontianak

Ketiga, Kota Pontianak belum merealisasikan anggaran sebesar Rp 19.860.000.000.

4. Kota Langsa

Keempat, Kota Prabumulih belum merealisasikan anggaran lnnakesda sebesar Rp 750.000.000.

5. Kota Prabumulih

Kelima, Kota Langsa belum menganggarkan alokasi lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 dalam APBD TA 2021.

6. Kabupaten Nabire

Keenam, Kabupaten Nabire belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 16.212.000.000.

7. Kabupaten Madiun

Ketujuh, Kabupaten Madiun belum merealisasikan anggaran sebesar Rp 16.855.313.908.

8. Kabupaten Gianyar

Kedelapan, Kabupaten Gianyar belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang dianggarkan sebesar Rp 26.057.294.220.

9. Kabupaten Penajam Paser Utara

Kesembilan, Kabupaten Penajam Paser Utara belum merealisasikan anggaran sebesar Rp 20.987.474.581.

10. Kabupaten Paser.

Kesepuluh, Kabupaten Paser belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 21.939.420.000.(fat/jpnn)