GenPI.co - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi Sardjoko meminta seluruh pihak untuk melakukan pengawasan dan melapor jika menemui maladministrasi.
Terutama, terkait dengan bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan lewat Program Indonesia Pintar.
“Banyak kita temukan kasusnya PIP diberikan kepada keluarga yang mampu, sedangkan anak yang tak mampu justru tak dapat,” ujarnya dalam webinar “Pendidikan Berkeadilan melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah”, Senin (8/11).
Subandi pun meminta seluruh pihak untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terkait penyaluran PIP.
“Kalau tak ada anak sekolah yang tak mampu, tapi wilayah tersebut dapat PIP, itu pasti ada kesalahan,” ungkapnya.
Menurut Subandi, PIP ditujukan untuk membangun pendidikan yang inklusif di Indonesia.
Subandi menegaskan bahwa pemerintah sudah menyediakan bantuan, tetapi seringkali penyalurannya tidak tepat sasaran dan kerap terjadi pembiaran.
“Kalau kita tidak memperhatikan itu, kita yang berdosa, karena membuat anak-anak tak mampu tidak mendapat akses pendidikan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Subandi berharap bahwa seluruh pihak bisa mendukung penyaluran alokasi dana bantuan untuk anak tak sekolah (ATS).
“Sehingga, alokasi dana PIP untuk 20 juta anak tak mampu benar-benar diterima oleh mereka,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News