GenPI.co - Asisten Deputi Infrastruktur Ekokesra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nurdin mengatakan bahwa pembangunan wilayah perbatasan harus dikelola dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan.
Artinya, pengelolaan wilayah perbatasan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
“Pendekatan kesejahteraan ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan negara dan pengelolaan lingkungan,” ujarnya dalam webinar “Menilai Kesejahteraan dalam Pengelolaan Pemerintahan di Perbatasan Negara”, Sabtu (13/11).
Nurdin mengatakan bahwa BNPP dibentuk khusus untuk mengelola kawasan wilayah perbatasan.
“BNPP ini terdiri 27 kementerian/lembaga dan 15 pemda yang harus bekerja sama dalam mengelola wilayah perbatasan,” katanya.
Lebih lanjut, Nurdin memaparkan bahwa ada 222 kecamatan wilayah perbatasan yang menjadi target pembangunan kesejahteraan.
“Target tersebut naik dari jumlah 187 kecamatan yang disebutkan pada tahun 2019,” paparnya.
Nurdin menuturkan bahwa ada tujuh wilayah perbatasan di Kalimantan yang belum menemui kesepakatan titik garis batas.
“Ada tiga wilayah di Indonesia Timur dan empat wilayah di Indonesia Barat,” tuturnya.
Sementara itu, ada tiga wilayah di NTT yang juga belum menemui kesepakatan titik garis batas.
“Di Papua sudah tak ada lagi wilayah yang belum menemui kesepakatan, tetapi kita tetap perlu melakukan perapatan pilar perbatasan dengan Papua Nugini,” ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News