Sri Mulyani Tegaskan Pentingnya Bangun Birokrasi Bersih

GenPI.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pentingnya membangun birokrasi bersih, kompeten, dan sanggup melayani masyarakat dengan baik.

Menurut Sri, pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan secara akuntabel, profesional, serta terpercaya.

Hal itu disampaikan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan 2021, Senin (8/12).

BACA JUGA:  Komnas Perempuan Kritik Kepolisian yang Suka Jalan Sendiri

Tema yang diusung oleh Kementerian Keuangan pada Hakordia 2021 adalah “Perkuat Budaya Anti Korupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh”.

“Indikator untuk itu pun telah dibuat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga persentase penduduk miskin,” ujarnya.

BACA JUGA:  Dasco Buka Suara Soal Pembatalan PPKM Level 3

Sri mengatakan bahwa seluruh kementerian/lembaga harus bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Dalam mewujudkan hal itu, seluruh pihak harus bisa menggunakan sumber daya yang tersedia untuk melakukan ikhtiar demi memajukan Indonesia.

BACA JUGA:  China Marah Besar, Sebut Amerika Serikat akan Membayar Mahal

“Kita harus membangun manusianya lewat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan jaminan sosial lain. Tujuannya agar SDM Indonesia unggul, produktif, dan sehat,” tuturnya

Menurut Sri, hal itu juga harus dilakukan lewat pembangunan infrastruktur layak, mulai dari yang dasar hingga canggih.

“Pembangunan dimulai dari infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan air bersih, hingga infrastruktur yang menciptakan konektivitas dan produktivitas, seperti jalan raya, transportasi, hingga teknologi digital,” ungkapnya.

Meskipun begitu, Sri mengatakan bahwa berbagai capaian perekonomian Indonesia mengalami kemunduran selama pandemi covid-19.

Tak hanya di bidang ekonomi, Sri mengatakan capaian Indonesia di sektor lain sudah mulai tinggi. Di antaranya, tingkat demokratisasi, indeks perilaku antikorupsi, hingga tingkat risiko terkena kejahatan.

“Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan tak selalu yang bersifat tangible, tetapi juga membangun karakter dan sikap. Oleh karena itu, percepatan pemulihan harus dilakukan agar bisa mengembalikan kondisi Indonesia di masa sebelum pandemi,” katanya.