GenPI.co - Masalah baru Presiden Jokowi pelan-pelan muncul satu per satu. Itu dipicu calon Ibu Kota Indonesia yang terendam banjir. Jokowi pun kena sindir telak.
Banjir tersebut terjadi pada Jumat, 17 Desember 2021. Dugaan kuatnya, banjir diakibatkan hujan pada pukul 14.00 WITA dan pasang tinggi air laut mulai pukul 16.00-18.00 WITA.
Akibat banjir tersebut, sejumlah 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan PPU terendam.
Sebanyak 101 rumah yang terdampak banjir itu ada di Desa Bukit Raya (56 rumah), yang tersebar di tiga RT.
RT 01 terdapat 37 rumah, RT 02 ada 17 rumah, dan di RT 06 terdapat 2 rumah yang terendam banjir.
Kemudian di Desa Sukaraja ada 5 rumah, yakni di RT 01, sedangkan di RT 25 genangan air hanya sampai di halaman rumah warga.
Berikutnya adalah di Kelurahan Sepaku tercatat ada 40 rumah yang terdampak, yakni di RT 07 ada 3 rumah, RT 06 sebanyak 24 rumah, RT 05 terdapat 10 rumah, RT 04 ada 3 rumah, dan satu mushala.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistisk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PPU Nurlaila mengatakan, akibat hujan itu air sungai meluap sehingga berdampak pada naiknya tinggi muka air.
Air juga masuk ke rumah warga, terutama mereka yang bermukim di dekat bantaran sungai atau dekat saluran air yang meluap.
Dia mengatakan, sebelumnya ada peringatan dini berturut-turut dari BMKG bahwa dari pukul 13.06 wita hingga pukul 14.56 wita, akan terjadi hujan sedang hingga lebat dengan intensitas tinggi pada Jumat, 17 Desember 2021.
Pegiat media sosial Christ Wamea, langsung merespons kritis. Dia ikut menyindir tentang rencana pemindahan ibu kota Indonesia.
"Mau menghindar banjir Jakarta ternyata ibu kota baru juga langganan banjir. Pemimpin ruwet," kata Christ Wamea, seperti dikutip dari akun Twitternya, Minggu (19/12/2021).
Sikap kritis itu muncul lantaran PPU merupakan lokasi yang ditargetkan akan untuk membangun ibu kota baru Indonesia.
Tujuan awal Presiden Jokowi, pemindahan ibu kota Indonesia untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta seperti kemacetan dan banjir.
Namun, alasan tersebut justru dinilai jika pemerintah malah lari dari masalah, bukan menyelesaikannya.
Selain itu, tidak sedikit pihak yang menolak rencana pembangunan ibu kota baru tersebut dengan berbagai perhitungan risiko, salah satunya yaitu mengenai pembiayaan yang merupakan aspek vital dalam proyek konstruksi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News