GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, ibu kota negara (IKN) bersifat otorita.
Dia menjelaskan, pemerintah telah sepakat menggantikan diksi pemerintah khusus IKN.
"Pemerintahan daerah khusus IKN dan dikecualikan untuk pertama kali pemerintahan melakukan persiapan, kemudian pembangunan, menjalankan fungsi, dan pemindahan,” ucap Suharso Monoarfa dalam rapat RUU IKN, Rabu (15/12).
BACA JUGA: Lokasi Ibu Kota Negara Baru Keluarkan Alarm Bahaya, Waspada
Selain itu, daerah khusus IKN juga bisa menyelenggarakan pemerintah negara.
"Artinya, ibu kota negara itu diurusi sebuah pemerintahan daerah khusus IKN yang dinamakan otorita," sambung Suharso.
BACA JUGA: Bappenas: Peralihan Status Ibu Kota Sudah Diatur dalam RUU IKN
Sementara itu, dalam draf RUU IKN sebelum perubahan diksi, persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara akan dilaksanakan pihak yang disebut sebagai Otorita IKN.
"Selain melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di IKN, otorita ini diberi kewenangan melakukan, menjalankan fungsi-fungsi persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara," ujar Suharso.
BACA JUGA: Pengamat Sindir Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Baru, Telak
Suharso menjelaskan perubahan diksi tersebut merupakan akomodasi pemerintah terhadap Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
