GenPI.co - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), bahas rencana jangka panjang pemberdayaan nelayan. Banyaknya persoalan yang dihadapi nelayan, mendorong diperlukannya kebijakan yang pro terhadap nelayan tradisional.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, persoalan yang dihadapi nelayan tidak bisa ditangani secara individu.
Hal itu disampaikannya saat mengukuhkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Karimun Periode 2021-2026, Minggu (19/12).
“Diperlukan wadah seperti HNSI ini untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan di Kepri,” katanya mengutip laman resmi Pemprov Kepri, Senin (20/12).
Persoalan nelayan, menurutnya juga bicara soal akses terbuka dalam mengatur aktivitas laut. Sehingga perlu sinergritas dan koordinasi yang baik.
Konflik pun masih saja terjadi di wilayah tangkapan ikan. Di samping itu, kebijakan makro pemerintah tetap harus dilakukan. Sementara pada penerapannya seringkali menyebabkan nelayan tradisional termajinalkan.
“Penggunaan cantrang masih jadi permasalahan di Natuna dan Anambas. Persoalan ini sudah sejak lama saya bahas bahkan ketika masih di Komisi V DPR RI,” katanya.
Alhasil, kini terdapat kesepakatan penggunaan cantrang dalam jarak 30 mil. Meski para nelayan meminta jaraknya menjadi 50 mil dari bibir pantai.
Ansar menjelaskan, dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Menteri KKP. Dia membeberkan adanya obrolan dan diskusi mengenai persoalan nelayan di Natuna dan Anambas.
“Saya kira ini penting karena inilah sesungguhnya kekuatan kita ke depan. Maka saya akan memanfaatkan ini untuk mendapatkan anggaran pusat sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan nelayan di Kepri,” kata dia.
Mengenai konsep penangkapan ikan terukur, Ansar akan meminta dua Dirjen KKP untuk melakukan sosialisasi kembali ke nelayan di Kepri. Dia juga akan mendorong keterlibatan pengurus HNSI dan pengusaha-pengusaha ikan dalam pembahasan konsep itu.
“Kami juga harus mengukur kemampuan para nelayan di Kepri. Sekarang untuk jangka pendek, APBN akan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk melengkapi kebutuhan infrastruktur nelayan.,” katanya.
Di samping itu, Pemprov Kepri juga tengah mempelajari kemungkinan budidaya ikan pari. Mengingat komoditas itu memiliki nilai ekonomi tinggi dan tembus pasar internasional.
Sementara untuk rencana dan program jangka panjang, Ansar tengah mempersiapkan beberapa infrastruktur besar. Yang ke depannya dapat menjamin semua proses pengolahan ikan dengan baik.
“Infrastruktur itu di antaranya pelabuhan multifungsi di Natuna, 1.500 hektare marine city di Galang, Batam, dan pelabuhan pendaratan ikan di Karimun dan Anambas,” kata Ansar.
Untuk itu pihaknya perlu mempersiapkan kesiapan kriteria dahulu. Lalu membuat DED yang akan diusulkan ke Kementerian. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News