GenPI.co - Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dituding melakukan pembohongan publik terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMR).
Tuduhan keras tersebut datang dari Wakil Ketua DPP APINDO DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Nurzaman.
Dia menyangkal pengakuan Wagub Riza yang mengatakan bahwa telah mengajak saat Pemprov merevisi UMP sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667.
“Ini Pak Wagub melakukan pembohongan publik juga nih karena pernyataan tersebut tak sesuai kenyataan," ucap Nurzaman, Selasa (21/12) malam.
Dia malah mempertanyakan siapa yang diajak bicara oleh pihak Pemprov DKI dala diskusi terkait revisi UMR tersebut.
Saya dewan pengupahan DKI. Wakil dari APINDO dan dari pengusaha tidak ada yang bicara, bicara sama siapa,” tegas Nurzaman.
Dia melanjutkan, para pengusaha yang dinaungi APINDO belum menyepakati kenaikan UMR itu karena memang belum ada pembicaraan.
Kapan diajak bicara? Di mana tempatnya?” tanya Nurzaman.
Dia menegaskan bahwa pihaknya masih berpegang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
Aturan itu menyebut bahwa kenaikan UMP sebesar 0,85 persen atau Rp 37.667.
“Pemerintah dan APINDO, KADIN sepakat UMP sesuai PP 36, tetapi sekarang pemerintah melanggar regulasi,” tambah Nurzaman.
Sebelumnya Riza Patria menyebut para pengusaha tidak keberatan dengan revisi UMP oleh Gubernur Anies Baswedan.
"Sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka lima persen gitu,” kata dia di di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/12) malam.
Dia menambahkan bahwa hal it kemudian membuat Pemprov memutuskan untuk merevisi kenaikan UMP.(JPNN/GenPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News