GenPI.co - Guna menjamin kelancaran semua proyek infrastruktur yang tengah digarap, BP Batam gandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri).
Koordinasi keduanya pun dibuktikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di wilayah Provinsi Kepri, di ruangan Balairungsari, BP Batam, Kamis (27/1).
Kepala BP Batam, Muhamad Rudi, mengatakan, penandatangan Pakta Integritas itu bertujuan untuk mengawasi proyek-proyek strategis di lingkungan BP Batam.
"Agar proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan anggarannya," katanya mengutip laman resmi BP Batam.
Menurutnya, seluruh proyek yang tengah dikerjakan memang tidak bersumber seluruhnya dari BP Batam. Namun, pihaknya harus memastikan semua proyek yang dijalankan berjalan dengan apa yang diharapkan.
"Pihak Kejaksaan bagian dari kami, sehingga membantu mengawasi awal proses hingga akhir daripada anggaran itu sendiri," kata dia.
Rudi mengungkapkan, dengan banyaknya pembangunan fisik dengan anggaran yang tidak kecil, bakal menemui sejumlah masalah di lapangan.
Untuk itu dia berharap penandatanganan itu dapat membantu BP Batam.
“Jadi PPK saya atau direkturnya merasa aman dan nyaman, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam permasalahan hukum,” kata Rudi.
Kejati Kepri, Hari Setiyono, mengatakan, dalam setiap pelaksanaan pembangunan pasti ada kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.
Untuk itu, perlu diperhatikan berbagai aspek hukum agar tidak menjadi batu sandungan dalam proses pengerjaan satu proyek.
“Penandatangan ini juga bagian dari program kerja kami dalam rangka percepatan pembangunan strategis," katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News