GenPI.co - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, hubungan lembaga eksekutif dan legislatif di pemerintahan Indonesia tak seimbang.
Hal tersebut terjadi di tengah dukungan masyarakat akan praktik demokrasi yang masih besar hingga hari ini.
“Saat ini hanya 104 dari 575 anggota DPR yang memposisikan diri sebagai oposisi, itu sangat sedikit,” ujarnya dalam “Proyeksi Demokrasi dan Dinamika Politik 2022”, Rabu (2/2).
Tak hanya soal kuantitas, kualitas DPR pun dinilai Firman buruk. Menurut Firman, DPR saat ini hanya berperan sebagai juru bicara.
“DPR hanya menjadi backup untuk pada eksekutif. Hak-hak mereka tak pernah digunakan untuk hal-hal prinsipil. Check and balances tak berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Ketimpangan hubungan antara eksekutif dengan legislatif saat ini diperburuk dengan adanya keterbatasan partisipasi politik.
Firman mengatakan bahwa ketimpangan tersebut terbukti dari beberapa peristiwa, seperti pelemahan KPK serta pengesahan Omnibus Law dan UU IKN.
“Masih ada virus seperti itu di dalam demokrasi kita yang menyebabkan partisipasi politik tidak berjalan dengan semestinya,” katanya.
Lebih lanjut, Firman memaparkan ada ketidakadilan politik yang dilakukan pemerintah terhadap pihak yang dianggap kritis.
“Misalnya, bobot masalah yang dialami pihak pro dan oposisi pemerintah sama, tetapi outputnya berbeda,” paparnya.
Firman menuturkan seluruh peristiwa politik yang terjadi di Tanah Air juga menunjukan adanya tendensi oligarki dan politik uang.
“Wajar jika banyak kalangan yang melihat kondisi ini sebagai demokrasi yang delusive bahkan terbajak,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News