GenPI.co - Politikus dari Partai Gerindra, Arief Poyuono, menilai pengelolaan BPJS Tenaga Kerja kurang trasnparan.
Tak ayal, dirinya pun menjelaskan soal penerapannya yang dinilai janggal.
“Misalnya tentang kemana saja dana tersebut di investasikan dan hasilnya seperti apa?” ujar Arief Poyuono kepada GenPI.co, Minggu (20/2).
“Itu tidak ada yang tahu tuh peserta JHT BPJS TK,” imbuhnya.
Sementara itu, dia mengatakan dana BPJS TK di Bank Himbara banyak mengalami kredit macet.
“Alias dana di Bank Himbara tidak banyak tersedia, nah kalau ditarik yang ada jebol tuh Bank Himbara,” bebernya.
Tak hanya itu, dia mengatakan dana yang di tanam di Surat Utang Negara (SUN) diperuntukkan membangun infrastruktur.
“SUN oleh pemerintah itu untuk bangun infrastruktur yang belum bisa juga menghasilkan alias belum ada return of investmen-nya,” katanya.
“Jadi yang jadi korban, ya, buruh-buruh juga deh,” tutupnya.
Hal itulah, menurut Arief Poyuono, dana JHT buruh tidak bisa ditarik sebelum umur 56 tahun, walau ketika buruh di PHK dan tidak bekerja.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News