GenPI.co - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian mengaku khawatir soal anggaran pemerintah untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.
Hal tersebut disampaikan Hetifah saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi X DPR RI dengan pihak terkait pada Senin (28/3).
Melansir JPNN.com, Hetifah mengatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) memiliki kekhawatiran tersendiri terutama berkaitan dengan anggaran PPPK guru.
Menurutnya, masih banyak keluhan dari pemda bahwa pemerintah pusat kurang memberikan informasi yang jelas, baik mengenai pengumuman maupun berbagai perubahan kebijakan.
Oleh karena itu, Hetifah berharap Kemendikbudristek bisa lebih masif melakukan sosialisasi kebijakan dan melibatkan DPR RI yang merupakan wakil rakyat dan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.
Terkait nasib guru di wilayah perwakilannya, Kalimatan Timur, Hetifah mempertanyakan soal nasib guru honorer di Kaltim yang sudah lulus seleksi PPPK tahap 1 dan 2.
Namun, sampai saat ini para guru honorer itu belum memiliki SK atau Nomor Induk (NI) PPPK.
“Usulan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun masih nol,” ujarnya dalam keterangan resmi, dilansir dari JPNN.com, Rabu (30/3).
Meskipun begitu, Hetifah tetap mengapresiasi komitmen pemerintah yang berjanji akan memprioritaskan guru honorer dalam seleksi PPPK 2022.
"Informasi dan data dari berbagai lembaga pemerintah dalam pertemuan kemarin, membesarkan hati kita bahwa sudah ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah seleksi PPPK," ungkapnya. (jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News