Maruf Amin Peringatkan Gubernur Soal PNS, Singgung Korupsi

GenPI.co - Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan para gubernur untuk konsisten dalam menerapkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen PNS dan PPPK.

Pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Maruf, sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah.

BACA JUGA:  Maruf Amin Ungkap Peran Penting Keuangan Syariah di Indonesia

"Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi," katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kuta, Badung, Senin (9/5).

Seperti diketahui, meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan memimpin berdasarkan kemampuan.

BACA JUGA:  Tito Karnavian Bawa Kabar Baik, Izinkan PNS WFH Seminggu

Selain soal meritokrasi, Maruf juga meminta seluruh pemda berkomitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan regulasi tata kelola pemerintahan.

"Termasuk juga mencegah praktik jual beli jabatan yang masih kerap terjadi," ungkapnya.

BACA JUGA:  Maruf Amin Harus Menunjukkan Kinerja Lebih Baik, Kata Pengamat

Tak hanya itu, Maruf juga mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di tingkat kabupaten dan kota. Sebab, MPP menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik.

Terkait tema pelaksanaan Rakernas APPSI, pembangunan berkelanjutan pada intinya merupakan upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa membebankan generasi masa depan.

"Oleh karena itu, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara," jelasnya.

Sesuai dengan amanat konstitusi, Maruf mengingatkan bahwa pemda diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya.

Langkah tersebut merupaka upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Pemda seyogianya mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, seluruh gubernur dan jajaran pemda harus mengubah paradigma dari sekadar menata menjadi melayani, memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Saya harap Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI, untuk mendukung suksesnya pemerintah daerah dan otonomi daerah, demi mewujudkan pembangunan Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kesinambungan," tuturnya. (ant)