GenPI.co - Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan tiga forum multilateral, yakni G20, G7, dan UNFCCC memiliki nilai masing-masing.
Siti menjelaskan Indonesia sangat menghormati UNFCCC sebagai forum multilateral tentang pengendalian perubahan iklim yang diamanatkan secara global.
Dia menegaskan Indonesia berpandangan setiap komitmen harus didiskusikan dalam forum multilateral yang telah disepakati.
Selain itu, Siti juga menjelaskan Indonesia mendukung G7 dan G20. Menurutnya, dua forum itu adalah wadah menumbuhkan dan mengimplementasikan berbagai gagasan substantif sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim.
Meskipun hasil-hasil G7 dan G20 sering dirujuk oleh forum, agenda ataupun organisasi internasional, kedua forum itu tetap merupakan forum informal.
Menurut Siti, hasilnya hanya berlaku bagi anggotanya dan tidak mewakili keseluruhan negara pihak dalam UNFCCC.
“Indonesia telah mengikuti pedoman sistematis internasional terkait perubahan iklim,” kata Siti saat menerima kunjungan Sekretaris Negara dan Utusan Khusus untuk Urusan Iklim Jerman Jennifer Lee Morgan di Manggala Wanabakti, Jakarta (10/5).
Dia menjelaskan Indonesia telah men-submit dokumen, seperti LTS, NDC serta road map mitigasi dan adaptasi.
“Selain itu, juga beberapa praktik yang dilakukan selama tujuh tahun dalam rangka mengembangkan rencana operasional untuk FoLU Net Sink,” ucap Siti.
Siti menjelaskan FoLU Net Sink 2030 adalah agenda yang penting. Sebab, forum itu memiliki kontribusi NDC terbesar, yaitu sekitar 60 persen dan berada di posisi kedua sektor energi.
Namun, Siti mengakui mengendalikan sektor energi tidaklah semudah membalik telapak tangan.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja keras pada sektor kehutanan untuk mengantisipasi sektor energi.
“KLHK sebagai focal point, juga bekerja sama dengan kementerian lainnya, termasuk ESDM, akan mengikuti dan dan mendukung agenda di Energy Transition,” ucap Siti.
Siti juga menanggapai secara positif inisiatif pihak Jerman dalam mengangkat agenda Energy Transition.
Dirinya beserta Menteri ESDM akan berpatisipasi pada pertemuan G7 Climate, Energi and Environment Ministers di Berlin, Jerman, pada 26-27 Mei 2022.
Sementara itu, Jennifer mengatakan Pemerintah Jerman mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, seperti RHL di kawasan gambut dan mangrove.
“Kami mengapresiasi dan mendukung terkait pembentukan World Mangrove Center di Bali melalui kerja sama Indonesia-Jerman,” ujar Jennifer.
Siti menjelaskan RHL di kawasan gambut dan mangrove merupakan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo dan mendapat dukungan penuh.
Dalam kurun tiga tahun sejak 2019, kawasan mangrove yang sudah direhabilitasi mencapai 170 hektare.
Targetnya ialah 600 ribu hektare dan kualitasnya akan ditingkatkan hingga 2024 dengan dukungan penuh dari Bank Dunia.
Saat ini Indonesia, Jerman, dan Bank Dunia sedang mendiskusikan kolaborasi dukungan terhadap rehabilitasi mangrove itu.
Jerman juga berharap bisa belajar lebih lanjut tentang skema perhutanan sosial, peran masyarakat lokal dan masyarakat adat.
Oleh karena itu, Jerman berharap bisa berdiskusi tentang hal tersebut antara lain untuk mendukung masyarakat lokal dan masyarakat adat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dalam program perhutanan sosial.
Siti menjelaskan pada masa lalu terdapat banyak konflik dan masalah karena ketidakseimbangan antara porsi pemberian izin kelola kepada perusahaan dan masyarakat.
Di mengatakan hingga 2015, sebanyak 95 persen lisensi diberikan kepada perusahaan konsesi.
Namun, saat ini Pemerintah Indonesia telah mengoreksi kebijakan tersebut. Saat ini porsi pemberian izinnya sekitar 18 persen untuk masyarakat dari yang sebelumnya hanya sekitar empat persen.
“Akan menuju sekitar 31 atau 32 persen yang merupakan porsi ideal atau sekitar 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial,” kata Siti. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News