Titip Pesan ke Jokowi, Honorer Minta Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes

GenPI.co - Para honorer K2 menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengangkatan mereka menjadi PNS dan PPPK.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Jambi Amaden mengatakan bahwa honorer K2 meminta diangkat menjadi ASN tanpa tes.

Menurut Amaden, permintaan tersebut adalah hal wajar.

BACA JUGA:  Menkes Budi Minta Nakes Honorer Segera Daftar Jadi PNS dan PPPK

Sebab, pemerintah sudah mengabaikan kewajibannya menyelesaikan sisa honorer K2 yang mencapai lebih dari 300 ribu orang.

"Kami mengajukan permintaan kepada Presiden Joko Widodo dan para pembantunya untuk menuntaskan honorer K2," kata Amaden kepada JPNN.com, Kamis (12/5).

BACA JUGA:  NIP Honorer Simpang Siur, Pusat Diminta Ambil Alih Pengadaan PPPK

Berikut enam permintaan PHK2I menurut Amaden.

1. Mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan kebijakan peraturan pemerintah tentang honorer K2 yang tersisa sekitar 300 ribu seluruh Indonesia yang belum PNS maupun PPPK. Terdiri dari guru, tenaga administrasi dan teknis lainnya, tenaga kesehatan.

BACA JUGA:  PGRI Beberkan Makna Hari Kemenangan untuk Guru Honorer

2. Mengharapkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyediakan kuota formasi setiap daerah, prioritaskan honorer K2 usia kritis yang hampir pensiun (50 tahun ke atas).

3. Pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN dianggarkan dari APBN bagi daerah yang belum mampu pendapatan asli daerah (PAD).

4. Dengan adanya rencana pemerintah mau menghapuskan tenaga honorer K2 di tahun 2023 agar terlebih dahulu menyelesaikan honorer K2 yang ada di database BKN tanpa tes.

5. Kalau pemerintah tidak menyelesaikan honorer K2 ini adalah beban negara.

6. Tenaga honorer K2 yang tersisa masih berpegang PP 56/2012, maka, penyelesaiannya sebaiknya tetap mencantumkan regulasi tersebut. (jpnn)