Minyak Goreng Masih Krisis, Dana Sawit BPDPKS Dikritisi DPR

GenPI.co - Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengkritisi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mengelola Dana Sawit.

Pasalnya, masalah minyak goreng masih berlarut hingga saat ini.

“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu nggak ada yang sampai segitu,” ucap Anggia di DPR RI, Rabu (25/5).

BACA JUGA:  Praktisi Media Bongkar Seluk Beluk Peran Mafia Minyak Goreng

Anggia mengatakan, anggaran BPDPKS mencapai Rp 130 triliun, tetapi belum mendukung untuk subsidi sawit rakyat.

“Untuk subsidi migor curah hanya Rp 7,6 triliun, sementara untuk biodiesel mencapai Rp 110,03 triliun,” bebernya.

BACA JUGA:  Industri Sawit Nasional Masih Hadapi Masalah, BPDPKS Bongkar Ini

Dia mengatakan alokasi dana yang dilakukan BPDPKS selalu menjadi sorotan publik.

“Pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat,” kata Anggia.

BACA JUGA:  Harga Sawit Naik Tajam, Pasar Waspadai Kebijakan DMO Indonesia

Sementara itu, pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng pada saat polemik minyal goreng belum selesai.

“Belum selesai masalah kelangkaan, kini pemerintah mengungkap akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022,” katanya.

Dia menilai pemerintah zalim karena tidak mengelola dana dengan baik untuk rakyat.

“Anggaran segitu banyaknya, tapi kita nggak melakukan tidak menggunakan secara proper,” tegas Anggia.(*)