GenPI.co - SMRC mengumumkan bahwa tingkat toleransi masyarakat masih rendah.
Hal itu merupakan hasil temuan survei bertajuk “Sikap Publik terhadap Pancasila dalam rangka Konsolidasi Sistem Politik Indonesia” yang dirilis Rabu (1/6).
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan bahwa secara umum tingkat toleransi publik dalam skala 0-100 adalah 49,1.
Saiful menjelaskan bahwa dalam penelitian ini toleransi diukur dalam tiga wilayah yang menjadi hak setiap warga negara.
Ketiga wilayah itu ialah tempat tinggal, menjadi guru di sekolah negeri, dan menjadi pejabat pemerintah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa yang paling tidak ditoleransi adalah Komunis, ISIS, LGBT, dan ateis.
Sementara itu, yang paling ditoleransi adalah orang Islam, orang Papua, orang Kristen atau Katolik.
Saiful menjelaskan bahwa secara umum masyarakat terbelah antara yang toleran dan tidak toleran.
Menurut Saiful, intoleransi itu merupakan salah satu pertanda bahwa tafsiran pada sila-sila Pancasila tak cukup inklusif.
“Tafsiran pada sila-sila Pancasila yang tidak cukup inklusif terhadap spektrum yang luas dari keragaman pandangan dan orientasi politik, dan identitas sosial,” paparnya.
Toleransi masih dibatasi hanya pada kelompok-kelompok tertentu, dan tidak terbuka bagi manusia atau warga negara yang misalnya berpaham komunis, Islamis, ateis, atau yang beridentitas LGBT dan Yahudi.
Kalau melihat tingkat toleransi secara umum yang rendah ini, Saiful menyimpulkan bahwa basis sosial dan kultural bagi demokrasi Indonesia lemah.
Hal itu yang kemungkinan membuat Indonesia sulit memajukan demokrasinya hinga melewati batas demokrasi elektoral.
“Sebab, sebagian warganya tidak toleran, tidak menerima kesamaan hak-hak warganya karena beda identitas sosial, keyakinan, atau pandangan politiknya,” ungkap Saiful.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News